Hoaks Tentang Corona Marak, Kominfo Dorong Warga Cari Informasi Resmi

Seorang petugas menunjuk ke layar yang menampilkan informasi mengenai virus corona, di Bandung, Jawa Barat, 5 Maret 2020. (Foto: AFP)
Seorang petugas menunjuk ke layar yang menampilkan informasi mengenai virus corona, di Bandung, Jawa Barat, 5 Maret 2020. (Foto: AFP)
Share

Penyebaran berita bohong atau hoaks terkait corona di media sosial semakin marak.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate mengatakan lembaganya hingga Selasa (10/3) telah menemukan 187 berita bohong atau hoaks soal virus corona yang tersebar melalui media sosial, dengan isi beragam. Antara soal sumber penyebaran, sebaran pasien di sejumlah rumah sakit hingga formula pencegahan dan penyembuhan.

Untuk itu Plate menyerukan kepada masyarakat agar tidak mudah percaya berita bohong atau hoaks, dan lebih sering mencari informasi resmi dari pemerintah. Lembaganya, kata Plate, akan mengambil tindakan terhadap pelaku dan melaporkannya pada polisi. Termasuk yang ada di media sosial.

“Berkomunikasi dengan platform digital, apakah itu Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya; akan di take-down (dicabut.red). Yang melakukan take down atau pemblokiran itu adalah platform digital itu sendiri," ujar Johnny G.Plate.

Selain itu juga, imbuh Plate, pihaknya berkomunikasi dengan Polri untuk melakukan penegakan hukum dengan melakukan memanggil, memeriksa dan memproses bagi produsen hoaks, yang membuat hoaks dan pihak-pihak yang menyebarkan hoaks.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan selain menindak tegas para pelaku pembuat dan penyebar berita bohong atau hoaks tersebut, ia juga menghimbau masyarakat senantiasa mengecek informasi yang diterima.

Sementara itu, Ketua Tim Satgas Covid-19 DKI Jakarta, Catur Laswanto mengatakan pemerintah DKI Jakarta telah menyiapkan dana Rp 54 milliar untuk biaya penanganan dan pencegahan virus corona di wilayah Jakarta. Pemprov DKI tambahnya juga akan meminta masukan kepada ahli kesehatan dalam pencegahan virus corona di lingkungan masyarakat.

“Pemprov DKI Jakarta menyediakan anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp 54 milliar untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang semula tidak teralokasikan. Anggara ini diperlukan agar kita khususnya dinas kesehatan dapat menjalankan tugasnya dalam rangka menanggulangi Covid-19 ini," ungkap Catur.

Pemerintah DKI Jakarta juga telah meluncurkan situs web untuk informasi tanggap virus corona di DKI Jakarta. Di situs tersebut warga bisa mendapat informasi langsung dan memberikan wawasan publik mengenai virus corona. [fw/em]

Editor: Ra
Sumber: www.voaindonesia.com




Pilkada Ditunda, DKPP Awasi Anggaran

  • Kamis, 02/04/2020 08:50:56 WIB
  • Dibaca: 2063

Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menunjuk Didik Supriyanto menjadi Anggota DKPP melalui Keputusan Preside...