AnakTjahjo Kumolo Terinfeksi Covid-19

FOTO: SEKKAB FOR FIN BERI KETERANGAN: Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan penjelasan terkait potensi keterlambatan THR karena ada revisi, kemarin (15/5).
FOTO: SEKKAB FOR FIN BERI KETERANGAN: Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan penjelasan terkait potensi keterlambatan THR karena ada revisi, kemarin (15/5).
Share

JAKARTA – Virus Corona alias COVID-19 tak hanya menyerang masyarakat biasa. Setelah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, anak kedua Menpan RB Tjahjo Kumolo juga dinyatakan positif Corona. Selain anaknya, sopir kantor dan asisten pribadinya juga terinfeksi COVID-19.

Politisi PDIP itu mengaku mengetahui jika anaknya positif terinfeksi sejak Kamis (19/3) lalu. “Kamis sore saya ditelepon Kepala RSPAD Gatot Soebroto. Beliau memberi tahu kalau saya negatif. Tapi ada tiga orang saya yang ikut tes ternyata positif. Kini ketiganya langsung isolasi diri. Saya mohon doanya,” ujar Tjahjo di Jakarta, Jumat (20/3).

Selain, anaknya, Tjahjo memaparkan sopir kantor dan asisten pribadinya turut dinyatakan positif COVID-19. Ini setelah mereka dites bersamaan di RSPAD Gatot Soebroto, Senin (16/3). Padahal, lanjut Tjahjo, anak, sopir dan asistennya tidak memiliki riwayat pergi ke luar negeri. Ketiganya hanya ikut mengantar Tjahjo ke RSPAD Gatot Soebroto.

Tjahjo belum mengetahui siapa yang lebih dulu terinfeksi dan dari mana tertularnya. Namun sejak Kamis (19/3) malam, Tjahjo mengatakan ketiganya sudah diisolasi di rumah sakit.

Terkait hal itu, Direktur Utama Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Mohammad Syahril mengatakan jika virus Corona bisa menular kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Karena itu, dia mengingatkan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan pemahaman atau pengetahuan terhadap COVID-19. Dia mengimbau, jangan sampai hanya karena sakit biasa lalu dibawa ke RS rujukan COVID-19. Sebab, hal itu bisa menyebabkan penularan. “Jangan sampai salah. Karena cuma batuk, pilek , demam biasa, tahu-tahu dibawa ke RS rujukan COVID-19. Kasihan pasiennya. Nanti bisa tertular,” jelas Syahril di Jakarta, Jumat (20/3).

Jika hanya batuk, demam atau pilek biasa dan tidak ada gejala klinis seperti sesak napas, sebaiknya periksa ke dokter umum. Sehingga bisa mencegah risiko penularan. “Rumah sakit nanti yang akan menyeleksi apakah ada kriteria yang perlu dirujuk atau tidak,” imbuhnya.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto yang secara jujur dan terbuka mengakui telah positif COVID-19. Sikap jujur dan terbuka ini sangat penting. Apalagi ini ditunjukkan kepala daerah. Sehingga bisa mengedukasi publik agar lebih waspada.

“Kami mengapreasiasi dan penghormatan yang tinggi kepada Pak Bima Arya, Wali Kota Bogor yang mengumumkan secara terbuka beliau positif COVID -19 dengan tenang. Justru ini salah satu contoh jika terkena COVID-19 tetap tenang dan melakukan edukasi diri. Dengan demikian Wali Kota Bogor telah memberi contoh bagaimana supaya mencegah penularan kepada pihak lain,” ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri yang juga Plt Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar di Jakarta, Jumat (20/3).

Saat ditanya, apakah akan ada rencana menonaktifkan sementara Bima Arya dari jabatannya, Bahtiar menjawab, tidak ada rencana itu. Meski telah dinyatakan positif COVID-19, hal itu tidak akan menganggu pekerjaan Bima sebagai Wali Kota. Sebab, Bima hanya diisolasi di rumah. Selama mengisolasi diri, Bima juga tetap masih bisa menjalankan tugasnya sebagai Wali Kota.

“Masih bisa bekerja melalui video conference atau melalui menggunakan teknologi. Jadi saya kira beliau contoh positif aparatur. Di negara-negara lain juga begitu. Justru bagus supaya orang lain itu mempunyai kesadaran tidak berinteraksi langsung kontak jarak dekat dengan yang bersangkutan. Nah ini justru pelajaran yang positif bagi semua. Jadi kalau terkena jujur dan terbuka,” tuturnya.

Bahtiar mengungkapkan, sudah ada surat edaran Mendagri yang mengatur tentang perjalanan dinas keluar negeri. Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan pada 13 Maret 2020, seluruh kepala daerah, pejabat, anggota dan pimpinan DPRD, diimbau tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Apalagi banyak negara kini memberlakukan kebijakan lockdown.

“Tolong dipatuhi tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Karena kita tahu di negara-negara lain itu sudah dilakukan pembatasan-pembatasan. Jangan sampai malah sudah berada di negara lain tidak bisa kembali. Karena negara lain itu melakukan pembatasan tidak bisa masuk dan keluar. Mohon dipatuhi imbauan tersebut,” pungkasnya. (khf/fin/rh)

Editor: Ra
Sumber: www.fin.co.id




Pilkada Ditunda, DKPP Awasi Anggaran

  • Kamis, 02/04/2020 08:50:56 WIB
  • Dibaca: 2070

Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menunjuk Didik Supriyanto menjadi Anggota DKPP melalui Keputusan Preside...