Jokowi Resmi Larang Mudik

FOTO: IBRAHIM/LUKAS/SETPRES BERI KETERANGAN: Menkeu saat memberikan keterangan terkait THR usai sidang kabinet paripurna melalui konferensi video, dengan Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (14/4). Presiden Jokowi meminta seluruh jajaran untuk tetap berikhtiar dan bekerja keras dalam memulihkan dampak kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19. Presiden juga meminta Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk menegur daerah yang belum melakukan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Kemudian, Presiden menyampaikan enam arahan untuk membendung penyebaran Covid-19.
FOTO: IBRAHIM/LUKAS/SETPRES BERI KETERANGAN: Menkeu saat memberikan keterangan terkait THR usai sidang kabinet paripurna melalui konferensi video, dengan Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (14/4). Presiden Jokowi meminta seluruh jajaran untuk tetap berikhtiar dan bekerja keras dalam memulihkan dampak kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19. Presiden juga meminta Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk menegur daerah yang belum melakukan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Kemudian, Presiden menyampaikan enam arahan untuk membendung penyebaran Covid-19.
Share

Jakarta- Presiden Joko Widodo akhirnya melarang mudik lebaran Idul Fitri 1441 H. “Mudik semuanya akan kita larang,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Presiden yang disiarkan langsung lewat akun YouTube Setpres, Selasa (21/4) .

Presiden meminta untuk hal-hal terkait larangan mudik mulai dipersiapkan. “Oleh sebab itu, saya minta persiapan yang berkaitan dengan itu mulai disiapkan,” ujar Presiden

Keputusan larang mudik, setelah dilakukan berbagai kajian di lapangan, serta survei dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Berdasarkan survei Kemenhub), ada 68% masyarakat yang tidak mudik, 24% ingin mudik, dan 7% sudah mudik. Jokowi menekankan angka 24% ini masih cukup tinggi.

“Dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan, pendalaman yang ada di lapangan, kemudian juga hasil survei dari Kemenhub, disampaikan bahwa yang tidak mudik 68%, yang tetap masih bersikeras mudik 24%, yang sudah mudik 7%. Artinya, masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24% tadi,” kata Jokowi

Sebelumnya, Pemerintah hanya menekankan larangan mudik mudik bagi para pekerja di instutusi pemerintahan yakni aparatur sipil negara (ASN) dan juga jajaran TNI/Polri. (dal/fin).

Penulis: dal
Editor: Ra
Sumber: www.fin.co.id




Pilkada Ditunda, DKPP Awasi Anggaran

  • Kamis, 02/04/2020 08:50:56 WIB
  • Dibaca: 2063

Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menunjuk Didik Supriyanto menjadi Anggota DKPP melalui Keputusan Preside...