PA 212 Geruduk DPR Tolak RUU HIP

Yusuf Muhammad Martak
Yusuf Muhammad Martak
Share

JAKARTA – Massa yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni (PA) 212, GNPF-Ulama, dan sejumlah ormas Islam menggelar aksi bertajuk “Aksi Selamatkan NKRI & Pancasila Dari Komunisme”. Mereka menolak pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan menuntut RUU ditarik dari Prolegnas.

Meski dalam kondisi pandemi COVID-19, Ketua GNPF-Ulama Yusuf Martak memberkan alasannya karena DPR tetap membahas RUU HIP.

“Kenapa kami masih berkumpul saat COVID masih tinggi? Karena mereka (DPR) mengerjakan (RUU HIP) ketika COVID, kalau kita tunggu sampai COVID selesai ya, sudah selesai semua,” ujar Yusuf Martak di atas mobil komando, Rabu (24/6).

Yusuf Martak dalam orasinya ingin bertemu Ketua DPR Puan Maharani dan meminta pembahasan RUU HIP dibatalkan.

“Saya meyakini ibu Puan bersedia (menemui massa) karena beliau dari partai yang memiliki jargon partai wong cilik,” katanya.

Dalam demo tersebut, berbagai yel disuarakan peserta demo. Terdengar orator meneriakkan yel-yel ‘Ganyang PKI’.

Mereka memprotes pemerintah dan anggota DPR yang tetap akan membahas RUU HIP. RUU tersebut dianggap menghidupkan lagi Komunisme di Indonesia.

“Ada satu ormas diduga ingin mengubah ideologi Pancasila, dibubarin itu ormas. Tapi jelas-jelas ada partai yang mau mengubah ideologi Pancasila, pantasnya diapakan itu partai, ganyang-ganyang, ganyang PKI. Ganyang PKI sekarang juga,” kata orator itu.

Di tengah aksi tersebut, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini bersama perwakilan anggota DPR lainnya kemudian menerima perwakilan pendemo. Para perwakilan DPR tersebut adalah anggota Badan Legislasi DPR Buchori Yusuf, dan Anggota Baleg DPR Fraksi PAN M Ali Taher, serta Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera.

Sedangkan perwakilan pendemo yaitu Yusuf Martak, Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis, Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif, Perwakilan Pemuda Pancasila, dan Perwakilan FBR.

“Kami menemui ini bukan ingin merebut panggung pimpinan DPR, tapi kami menerima ini untuk menunggu tamu-tamu ini, para ulama dan habaib tidak lama-lama menunggu. Supaya mereka ada yang menyapa,” katanya di Ruang Rapat KK 2 Kompleks Parlemen RI.

Namun, Yusuf Martak tak ingin pertemuan hanya diwakilkan oleh satu Fraksi DPR saja. Yusuf berharap bisa bertemu dengan perwakilan Pimpinan DPR serta mendapat pencerahan dari Baleg DPR RI tentang siapa pengusul RUU HIP itu untuk diproses hukum.

Setelah menunggu kurang lebih setengah jam, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dan Sufmi Dasco Ahmad menemui perwakilan pendemo di lantai 4 Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen.

Usai pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyampaikan tiga komitmen dan janji DPR.

Pertama, DPR berkomitmen untuk melakukan penyetopan pembahasan RUU HIP.

“Kami berkomitmen untuk melakukan penyetopan ini,” kata politisi Golkar tersebut.

Komitmen kedua, lanjut Azis, yaitu masukan pendemo terkait pasal-pasal bermasalah dalam RUU HIP juga tidak akan dibahas lagi oleh DPR.

“Masukan-masukan tentang pasal-pasal kontroversial tadi disampaikan oleh teman-teman dari Habaib, Tuan Guru, dan Tokoh Masyarakat, berkaitan dengan pasal 5 ayat 1 kemudian pasal 7 itu akan kami jadikan suatu catatan. Dan kami berkomitmen, insya Allah ini akan kami hentikan,” tutur Azis.

Azis mengatakan kelanjutan RUU HIP tergantung dari surat dari pemerintah. Apabila selanjutnya pemerintah mengirimkan surat presiden terkait penyetopan pembahasan RUU HIP secara resmi, hal itu pasti akan ditindaklanjuti DPR.

“Nanti surat itu tentu akan menjadi mekanisme pembahasan di DPR sesuai Tata Tertib, tentu kami akan melalui mekanisme Rapat Pimpinan, kemudian Badan Musyawarah, lalu dibawa ke Rapat Paripurna untuk melakukan komitmen penyetopan ini,” ujarnya.

Ditekankan Azis, jika Surpres dari pemerintah tidak ada, maka pembahasan RUU HIP otomatis dihentikan.

Ketiga, Azis mengatakan bahwa pimpinan DPR akan mengusut untuk melihat siapa pengusul pasal-pasal yang dipermasalahkan pendemo RUU HIP.

“Pimpinan DPR tadi menyepakati untuk melihat notulensi, rekaman, dan sebagainya. Bagaimana proses pembuatan naskah akademik menjadi RUU, sampai munculnya pasal 7 dan pasal 5 ayat 1,” katanya.

Azis mengatakan jika ada mekanisme yang dilanggar dalam tata tertib, tentu akan mendapat sanksi hukum.

Mediasi dengan pendemo RUU HIP yang dilakukan Pimpinan DPR RI Azis Syamsuddin dan Sufmi Dasco Ahmad dimulai pada pukul 15.40 WIB. Mediasi berakhir pada pukul 16.39 WIB.

Untuk pengamanan aksi, sebanyak 1.150 personel gabungan dikerahkan. Mereka disebar ke seluruh sisi gedung DPR/MPR.

“Penempatan personel di depan Pintu DPR, pertigaan Ladokgi, di sepanjang TVRI GBK, belakangan DPR dan Kementerian Kehutanan,” kata Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Raden Muhammad Jauhari.

Jauhari menyebut, pihaknya juga akan menutup pintu tol di sekitar Gedung DPR/MPR untuk mencegah massa membludak dan masuk ke jalan tol.

Nantinya akan disiagakan barrier agar para pendemo tidak masuk ke dalam jalan tol.

“Di pintu masuk keluar masuk tol dipagar betis. Sistem barrier kami perisai. Agar tak masuk tol,” sambungnya.

Sebelumnya, pemerintah sudah meminta penundaan pembahasan RUU HIP. Pemerintah menjelaskan saat ini fokus yang harus diselesaikan adalah penanganan virus Corona.

“Di sini kita kembalikan ke nomokrasi dulu bahwa prosedurnya ada di lembaga legislatif tentang RUU HIP itu. Saya kira kita tunggu saja perkembangannya itu, akan ada proses-proses politik lebih lanjut yang akan menentukan nasib RUU HIP,” kata Menko Polhukam Mahfud Md di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/6).

Mahfud mengatakan bahwa RUU HIP merupakan usulan DPR. Pemerintah tidak bisa mencabut usulan RUU HIP.

“Masalah proseduralnya supaya diingat bahwa RUU itu adalah usulan dari DPR. Sehingga keliru kalau ada orang mengatakan kok pemerintah tidak mencabut. Ya tidak bisa dong kita mencabut usulan UU. Itu kan DPR yang usulkan. Kita kembalikan ke sana masuk ke proses legislasi di lembaga legislatif. Untuk itu, kita kembalikan ke sana, tolong dibahas ulang,” ujar Mahfud.(gw/fin)

Penulis: Gw
Editor: Ra
Sumber: Fin.co.id




Jelang Pilkada, KPU Kabupaten Batangari Lakukan Sosialisasi Bersama Pers Batanghari

  • Jumat, 03/07/2020 13:29:45 WIB
  • Dibaca: 1018

BATANGHARI - Mendekati pelaksanaan pilkada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari giat lakukan sosialisasi peru...