SMA/SMK Belum Menggelar Belajar Tatap Muka, Ini Kata Diknas Provinsi Jambi

Illustrasi
Share

JAMBI- Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi M.Syahran mengatakan sejauh ini belum ada laporan SMAN/SMKN/SLB di bawah kewenangannya yang akan melakukan belajar tatap muka di kelas pada 13 Juli mendatang. Walaupun diakuinya tahun ajaran baru, dimulai pada Senin mendatang.

“Sepertinya belum ada yang akan buka sekolah tatap muka senin ini,”ujarnya.

Syarat bagi sekolah yang ingin melakukan pembelajaran di kelas kata Syahran yang pertama haruslah berada di zona hijau.

Selanjutnyaharus mendapatkan surat izin dari ketua tim gugus tugas di Kabupaten/Kota. Lalu juga harus memenuhi kriteria sperti toilet bersih, sarana cuci tangan mengalir. Juga termasuk menerapkan area wajib masker. “Selain itu harus ada surat kesepakatan bersama komite sekolah, dan orang tua wali harus menyetujui anaknya melakukan tatap muka disekolah,” katanya.

Sementara itu, untuk sementara masih akan dilakukan pembelajaran via daring, luring dan kombinasi, dengan panduan pembelajaran jarak jauh yang sudah diatur oleh Disdik.

“Untuk daring persyaratannya harus dilaksanakan bagi sekolah dengan peserta semua memiliki akses internet, luring digunakan bagi peserta didik tidak memiliki akses internet, dan kombinasi dilakukan sekolah yang sebagian pendidik dan peserta didik tidak memiliki akses internet,” ujarnya.

Ditanyakan terkait kendala sekolah belum melakukan uji coba tatap muka dikelas, Syahran tak menjawab alasannya. Juga terkait kemungkinan sistem shift kehadiran yang sebelumnya diwacanakan Pemprov juga belum jadi dilakukan.

“Yang jelas kita sudah kirimkan pemberitahuan kepada Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB Se-Provinsi Jambi tertanggal 9 Juli lalu, terkait penyusunan Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pertanda dimuali tahun ajaran baru,” pungkasnya. (aba)

Penulis: aba
Editor: Ra




Prabowo Jadi Ketua Umum Gerindra Lagi

  • Minggu, 09/08/2020 12:14:21 WIB
  • Dibaca: 431

BOGOR- Partai Gerindra kembali memilih Prabowo Subianto menjadi ketua umum untuk periode 2020-2025. Keputusan itu ...