Mantan Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Arfan, Bantah Terima Rp 7 M

Arfan Bantah Terima Rp 7 M
Arfan Bantah Terima Rp 7 M
Share

JAMBI-Mantan Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Arfan, menjalani sidang perdana kasus gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jambi Rabu (2/9) kemarin.

Dalam persidangan itu, Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan secara virtual dari Jakarta, di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Yandri Roni.

JPU Tony F Pangaribuan dalam dakwaannya, menyebutkan bahwa, Arfan saat menjadi staf di Dinas ESDM dijanjikan akan diberikan jabatan  sebagai Kepala Bidang Binamarga PUPR Provinsi Jambi dengan catatan harus royal dengan Gubernur Jambi yang saat itu dijabat oleh Zumi Zola.

“Dijadikan Plt kadis dengan syarat terdakwa harus loyal dan siap memberikan sisa comitment fee proyek tahun 2017 dan fee proyek tahun berikutnya untuk keperluan Zumi Zola Zulkifli selaku Gubernur Jambi periode tahun 2016 – 2021,” kata Toni.

Atas perintah tersebut, Asrul Pandapotan Sihotang bersama-sama dengan Amidy bertemu dengan terdakwa di hotel Sultan Jakarta untuk menanyakan kesanggupan terdakwa. Dalam pertemuan itu Arfan menyanggupi permintaan tersebut.

“Saat itu saudara Arfan menyanggupi permintaan tersebut, dan tidak lama kemudian saudara Arfan diangkat menjadi Kabid Bina Marga," sebut penuntut umum.

Kemudian hasil pertemuan disampaikan  Asrul kepada Zola, bahwa Arfan menyanggupi permintaan untuk memberikan fee proyek, akhirnya terdakwa diangkat sebagai Kabid Bina Marga PUPR Provinsi Jambi pada bulan Agustus 2017 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 877/KEP.GUB/BKD-3.2/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tertanggal 7 Agustus 2017.

Dua pekan berselang, kepala dinas saat itu, Dody Irawan mengundurkan diri, saat itu, Arfan kembali ditawarkan menjadi Plt kadis PUPR Provinsi Jambi, dengan syarat yang sama dan disanggupi oleh terdakwa.

“Setelah menyatakan diri, Arfan dillantik oleh Zumi Zola sebagai Plt Kadis PUPR,” akunya.

Setelah pelantikan usai, Arfan langsung bergerak meminta sejumlah uang kepada rekanan untuk memenuhi janjinya kepada Zola, uang pertama kali yang diserahkanya kepada Zola saat itu sebesar Rp 5 miliar.

”Pertemuan di Hotel Fairmont Jakarta, Arfan hanya memberikan  uang sebesar Rp 5 M, dan meminta waktu untuk memanggil para kontraktok untuk mengumpulkan sisa fee proyek yang ada,” paparnya.

Pada pertemuan antara Arfan dan Asrul di Hotel Mulia Jakarta, potensi fee proyek pada tahun 2017 yang bisa dikumpulkan hanya sebesar Rp 23-Rp 25 M. Pada pertemuan selanjutnya, ternyata fee proyek yang bisa dikumpulkan hanya Rp 4 sampai RP 7 M karena sebagian sudah diambil Apif.

“Uang sejumlah Rp 1,5 M didapat  dari Endria Putra yang diberikan sebanyak 3 kali, Rp 1 M dari Rudy Lidra Amidjaja yang diserahkan pada tanggal 14 November 2017 di rumah Arfan,  selanjutnya  Rp 500 juta dari Agus Rubiyanto yang diserahkan dengan tiga tahap,” ungkapnya.

“Uang sejumlah USD 30.000,00 didapat dari Joe Fandy Yoesman alias Asiang untuk kepentingan Zola yang akan berangkat ke Amerika Serikat. Kemudian uang tersebut diserahkan oleh terdakwa pada bulan September 2017 kepada Zumi Zola Zulkifli melalui Asrul sejumlah USD 20,000 di Kemang Village Jakarta sebelum Zumi Zola Zulkifli berangkat ke Amerika Serikat,” tambahnya.

Uang sejumlah Rp 200 juta dan SGD 100.000  dari Hardono alias Aliang pada tanggal 4 Oktober 2017 di ruang kerja Arfan yang diserahkan oleh Hendri selaku staf  Aliang yang diterima oleh Rinie Anggrainie Putrie selaku staf Arfan.

Uang sejumlah Rp 1, 2 M pemberian dari Aliang, kemudian Rp 350 juta dari Rudy Lidra Amidjaja dengan beberapa tahap. Selanjutnyta uang sejumlah Rp 350 juta dari Ali Tonang alias Ahui, yang juga secara bertahap.

Kemudian Rp 250 juta pemberian dari Suarto dan Endria Putra, ada juga uang Rp 200 juta dari Andi Putra Wijaya, Rp 250 juta  dari Yosan Tonius alias Atong dalam dua kali penyerahan, Rp 100 dari Ismail Ibrahim alias Mael. Uang sejumlah Rp 300 juta  dari Paut Syakarin dalam 3 kali penyerahan. Uang sejumlah  Rp200 juta dari Musa Efendi pada tanggal 12 Oktober 2017 yang diserahkan langsung kepada Terdakwa.

Uang sejumlah Rp 100 juta dari Muhammad Imanuddin alias IIM pada tanggal 2 September 2017 yang diantarkan oleh staf IIM yang bernama Basri ke rumah Terdakwa. Kemudian Uang sejumlah Rp100 juta dari Kendrie Aryon alias Akeng, pada saat terdakwa baru dilantik menjadi Kabid Bina Marga PUPR Provinsi Jambi pada tahun 2017, yang diserahkan langsung oleh Akeng kepada terdakwa di ruang kerja terdakwa.

Lalu ada uang sejumlah Rp100 juta dari Timbang Manurung melalui Rinie Anggrainie Putri pada tanggal 16 November 2017 yang diserahkan di kantor Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Jambi. Uang sejumlah Rp100 jura pemberian  dari Widiantoro pada pertengahan bulan September 2017 melalui staf terdakwa yang bernama Dera.

Selanjutnya uang sejumlah Rp150 dari Sumarto alias Aping melalui stafnya yang bernama Bekti pada bulan November tahun 2017 di ruang kerja Terdakwa Terakhir Uang sejumlah Rp150 juta  dari Komarudin.

“Atas bukti-bukti yang ada terdakwa telah memenuhi unsur pidana dengan menarima haidah, untuk itu penuntut umum meminta kepada majelis hakim menlanjutkan dakwaan penuntut umum,” kata Penuntut umum.

“Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Zumi Zola Zulkifli menerima gratifikasi dalam bentuk uang yang seluruhnya sebesar Rp 7.100.000.000,00  ditambah USD30.000,00 dan SGD100.000,00 tersebut, haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas Zumi Zola Zulkifli selaku Penyelenggara Negara yaitu sebagai Gubernur Jambi. Hal mana bertentangan dengan kewajiban Zumi Zola Zulkifli selaku Gubernur Jambi,“ tegasnya

Dalam kasus ini, Arfan di dakwa dengan dua dakwaan, dakwaan pertama yakni Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sedangkan dakwaan kedua Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Setelah mendengarkan Dakwaan Jaksa, Penasehat hukum Arfan, Helmi menyatakan keberatan atas dakwaan penuntut umum, sebab ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Arfan.

“Saya hanya menyampaikan pesan klien saja, sebab dari catatan pak Arfan beliau hanya terima Rp 4 M, bukannya Rp 7 M seperti didakwaan penuntut umum,” Kata Helmi usai persidangan.

“Di sini kliennya juga meminta keadilan, sebab mengapa kasusnya tidak digabung dengan kasus sebelumnya, untuk lebih jelas kita akan sampaikan dipersidangan saja,” ungkapnya.

Sidang selanjutnya akan di gelar Kamis pekan dengan dengan agenda mendengarkan eksepsi dari penaehat hukum Afran. (scn)

Penulis: scn




Pilkada Aman Tiru Amerika

  • Selasa, 22/09/2020 07:56:03 WIB
  • Dibaca: 531

JAKARTA – Kemendagri sangat memperhatikan setiap saran dan masukan yang disampaikan oleh berbagai pihak. Demi...